nusakini.com-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perkembangan realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dalam Konferensi Pers APBN Kita di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Senin (23/05). Realisasi PC PEN hingga 13 Mei 2022 sebesar Rp80,79 triliun atau 17,73 persen dari alokasi Rp455,62 triliun.

Secara lebih rinci, realisasi sisi penanganan kesehatan sebesar Rp15,21 triliun utamanya digunakan untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp11,6 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp1,59 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan sebesar Rp1,2 triliun, dan penanganan Covid melalui dana desa sebesar Rp0,8 triliun.

“Untuk penanganan kesehatan Rp15,2 triliun ini lebih rendah atau sangat rendah dibandingkan alokasi anggarannya dan kita tentu berharap ini masih bisa dijaga dengan tidak terjadi outbreak dari pandemi lagi,” jelas Menkeu.

Sementara itu, realisasi perlindungan masyarakat sebesar Rp51,09 triliun digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,24 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp18,8 triliun untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng sebesar Rp6,1 triliun untuk 20,3 juta KPM, BLT Desa sebesar Rp8 triliun untuk 6,5 juta keluarga, Bantuan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung sebesar Rp1,6 triliun bagi 991 ribu PKL dan 880 ribu nelayan, serta Kartu Pra Kerja sebesar Rp2,4 triliun bagi 665,6 ribu orang.

• Perkuat Industri Tekstil Indonesia, Wamenkeu Anggito Ajak Diskusi Asosiasi Pengusaha Tekstil
• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

Terakhir, dari sisi penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi sebesar Rp14,48 triliun untuk program pariwisata sebesar Rp0,19 triliun, Information and Communication Technology (ICT) Rp0,85 triliun, dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp8,14 triliun, dan insentif perpajakan sebesar Rp5,2 triliun.

“Untuk pemulihan ekonomi dengan ekonominya sudah mulai kuat, tentu ini kita harapkan akan peranan APBN menjadi jauh lebih menurun karena kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sudah mulai pulih,” pungkas Menkeu. (rls)